Menguji Komitmen Jalan Lurus Disdikbud Tanggamus Lewat Dugaan Penyelewengan BOSP SDN 1 Pasar Madang
TANGGAMUS ─(Handalnews.id). Sejak tahun 2025 hingga semester pertama tahun 2026, total anggaran dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang sudah digelontorkan untuk Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus, mencapai Rp453.600.000. Namun, nilai yang tidak sedikit itu berbanding terbalik dengan kondisi sekolah yang minim pemeliharaan, karena ternyata alokasi belanja terbesar justru dikondisikan untuk urusan kegiatan administrasi sekolah. Dari sini, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tanggamus harusnya bisa belajar, bahwa persoalan tata kelola anggaran dana BOSP jauh lebih komplek dan tidak sesederhana kelihatannya.
Kordinator Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRAK) Lampung, Chaidir, menyebut jika sikap pasif Disdikbud Tanggamus dalam pengawasan maupun pembinaan kepada satuan pendidikan terhadap penggunaan dana BOSP menjadi salah satu indikator utama maraknya penyalahgunaan dan penyelewengan yang terjadi.
”Pihak Disdikbud Tanggamus tidak bisa selalu menuntut laporan ataupun aduan masyarakat sebelum menyikapi dugaan pelanggaran yang terjadi dalam penggunaan dana BOSP di tingkat satuan pendidikan. Karena, untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tanggamus berjalan dengan baik merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka bahkan sebelum adanya keluhan maupun aduan masyarakat,” ujarnya.
Diteruskan Chaidir, seperti halnya anggaran BOSP yang dikelola oleh SD Negeri 1 Pasar Madang, dengan nilai alokasi yang sudah dikucurkan hingga semester pertama tahun 2026 mencapai Rp453.600.000, seharusnya bisa memberikan dampak signifikan bagi penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar disana. Namun, faktanya justru ditemukan bagaimana kondisi ruang kelas yang minim pemeliharaan ditambah koleksi buku ajar Perpustakaan jumlahnya sangat sedikit. Sementara alokasi anggaran yang ada justru dikondisikan untuk keperluan kegiatan administrasi sekolah yang didominasi belanja barang habis pakai dan pembayaran honor.
”Tidak perlu menunggu adanya laporan maupun aduan dari masyarakat, cukup lihat saja bagaimana serapan anggaran yang sangat besar itu ternyata tidak membawa dampak signifikan bagi penyelenggaraan pendidikan disana. Kepala Disdikbud Tanggamus cukup datangi sekolahnya, lihat kondisi nyata seperti apa, bandingkan dengan besaran anggaran yang sudah terserap sejauh ini lalu evaluasi kinerja kepala sekolahnya. Kalau memang ternyata tidak sejalan dengan semangat jalan lurus ganti dengan yang lain, jangan khawatir kekurangan sumber daya manusia, karena Tanggamus banyak yang lebih mampu dan siap,” urainya.
Chaidir juga menerangkan bahwa yang harus dipahami oleh Kepala Disdikbud Tanggamus adalah mengapa porsi anggaran terbesar BOSP selalu dikondisikan untuk kegiatan administrasi dan pembayaran honor. Karena selain urusannya bersifat fleksibel dan tidak terbatas, juga mudah untuk di manipulasi karena mekanisme pelaporan penggunaan anggarannya hanya mengacu pada nota belanja.
”Walaupun terkesan mengajari Buaya berenang, namun hal ini perlu ditegaskan supaya pihak Disdikbud Tanggamus tidak hanya menunggu aduan masyarakat untuk menindak dugaan pelanggaran dalam penggunaan BOSP karena faktanya sudah tersaji jelas di depan mata. Untuk berbuat baik dan menegakan kebenaran tidak harus selalu menunggu aduan maupun teriakan masyarakat. Justru akan lebih baik jika persoalan bisa diatasi jauh sebelum keluhan timbul,” tandasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, pernyataan dari Ketua Komisi IV DPRD Tanggamus, Romzi Edy, soal buruknya tata kelola dana BOSP seharusnya menjadi sebuah tamparan keras bagi jajaran Disdikbud Tanggamus.
”Kalau wakil rakyat dan rakyat sudah berulang kali menyampaikan bahwa ada masalah dalam tata kelola BOSP sementara pihak Disdikbud Tanggamus masih belum bertindak dengan dalih menunggu laporan maupun aduan masyarakat, maka disini seharusnya publik sudah bisa menilai sebetulnya siapa yang malas bekerja untuk menuju jalan lurus,” tukasnya. (RED)
