Rapat Paripurna DPRD Metro Lontarkan Dua Masalah Mendesak TPAS Karang Rejo Dan Penanganan Banjir
Metro–(Handalnews.id) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menggelar rapat paripurna Pandangan umum Fraksi-fraksi di Aula DPRD setempat, Selasa (22/09/2026).
Dalam rapat paripurna tersebut dilontarkan kritik atas Rancangan Perubahan APBD 2026. Sorotan utama pengeluaran pembiayaan Rp20 miliar yang tak dijelaskan dan penanganan darurat sampah TPA Karangrejo.
Tanggapan pandangan Fraksi-fraksi yang dibacakan Wasis Riyadi menyebut RAPBD-P 2026 naik menjadi Rp945,55 miliar. Belanja ikut naik ke Rp950,19 miliar, menyisakan defisit Rp4,64 miliar yang ditutup dari pembiayaan.
Fraksi mempersoalkan pengeluaran pembiayaan Rp20 miliar, untuk bayar utang, penyertaan modal, atau dana cadangan? Harus dibuka.
Secara matematis, penerimaan pembiayaan Rp24,64 miliar dikurangi pengeluaran Rp20 miliar memang menghasilkan pembiayaan netto Rp4,64 miliar. “Tapi substansinya apa, belum jelas,” ujarnya.
Darurat Sampah Sampai 2026
Fraksi menilai Metro dalam kondisi darurat sampah. TPA Karangrejo disanksi Kementerian Lingkungan Hidup. Sempat ada penutupan akses oleh warga, layanan angkut sampah terganggu. Lokasi buang baru diprotes karena dekat permukiman, sekolah, dan pesantren.
“Jika sudah darurat sampai akhir 2026, berapa rupiah yang benar-benar dipakai bereskan akar masalah TPA Karangrejo?” tanya fraksi. Mereka minta pemerintah jelaskan: dibangun apa, kapasitas berapa, kapan selesai, dan kapan sistem open dumping berhenti.
Banjir dan Jalan Naik Rp11,34 Miliar
Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi naik Rp11,34 miliar menjadi Rp42,5 miliar. Sementara banjir melanda Rejomulyo dan Sumbersari: 116 petani terdampak di 140 titik lahan seluas 55,1 hektare.
Fraksi meminta rincian: berapa dari tambahan itu untuk atasi banjir, lokasinya di mana, pekerjaannya apa, dan kapan rampung.
Bansos Turun, Retribusi Diragukan
Anggaran hibah dan bansos turun dari Rp648,24 juta menjadi Rp218,24 juta. Fraksi mempertanyakan siapa yang dicoret dari daftar penerima di tengah harga kebutuhan pokok naik.
Target retribusi PBG, pasar, dan parkir khusus juga diragukan. “Dasar hitungnya apa kalau realisasi sebelumnya saja tak capai target?” kata Wasis.
SiLPA Bukan karena BPK
Fraksi meluruskan narasi pemerintah soal SiLPA dan audit BPK. ”BPK tidak menyebabkan SiLPA. SiLPA hasil pelaksanaan APBD. BPK hanya mengoreksi atau mengonfirmasi,” ujarnya.
DPRD minta dasar perubahan APBD dikaitkan dengan asumsi KUA yang meleset, pergeseran anggaran, dan realisasi semester I.
Menutup pandangan, fraksi menegaskan RAPBD-P harus jawab persoalan nyata: sampah, banjir, kesehatan, pendidikan, dan pengawasan. Termasuk dukungan untuk JKN, digitalisasi sekolah, dan penguatan Inspektorat. Fraksi juga mengusulkan efisiensi birokrasi lewat penggabungan perangkat daerah.
Bukan sekadar geser angka. Tunjukkan persoalan apa yang selesai dan manfaat apa untuk warga,” kata Wasis ( ADV)
