Katanya Efisiensi, BPKAD Pesawaran Justru Hamburkan Rp656 Juta Hanya Untuk Perjalanan Dinas
PESAWARAN — (HANDALNEWS.ID). Sungguh aneh tapi nyata, ditengah gelombang kebijakan efisiensi yang katanya memaksa Pemerintah Kabupaten Pesawaran menekan laju pembangunan daerah hingga ke titik nadir, justru Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat menghamburkan anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2026 hingga mencapai Rp656.698.000 hanya untuk urusan perjalanan dinas.
Kucuran anggaran perjalanan dinas yang nilainya mencapai lebih dari setengah miliar Rupiah di BPKAD Pesawaran itu dianggap sangat menciderai rasa keadilan karena berada di tengah narasi efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah. Padahal, kebijakan efisiensi pemerintah pusat memang secara eksplisit mencakup sejumlah belanja, termasuk perjalanan dinas, selain ATK, kegiatan seremonial, rapat, seminar, dan sejumlah belanja operasional lainnya.
Jika pembangunan daerah harus menyesuaikan dengan dalih efisiensi, apakah belanja perjalanan dinas birokrasi juga mendapatkan perlakuan yang sama?
Jangan sampai masyarakat diminta memahami keterbatasan fiskal, sementara belanja yang sifatnya administratif justru tetap berjalan tanpa penjelasan yang memadai mengenai manfaat langsungnya bagi publik. Terlebih BPKAD Pesawaran merupakan perangkat daerah yang memiliki posisi strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Kajian akademik yang terbit pada 2026 mengenai BPKAD Pesawaran juga membahas implementasi kebijakan efisiensi anggaran, termasuk pemangkasan perjalanan dinas dan honorarium. Kajian tersebut mencatat bahwa efisiensi belum menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dalam penelitian yang dilakukan.
Namun, persoalan utamanya bukan semata-mata apakah perjalanan dinas boleh dilakukan atau tidak, karena efisiensi bukan sekadar memangkas angka di atas kertas. Efisiensi seharusnya dapat dilihat dari keberanian pemerintah menentukan prioritas, mana yang benar-benar dibutuhkan birokrasi dan mana yang dapat dikurangi agar anggaran lebih banyak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Bola panas anggaran perjalanan dinas BPKAD Pesawaran menuntut penjelasan soal output yang dihasilkan dari perjalanan tersebut, agar publik tidak hanya mendengar kata “efisiensi”, tetapi juga dapat melihat buktinya dalam angka dan realisasi anggaran.
Sebab ketika pembangunan diminta bersabar karena alasan efisiensi, masyarakat tentu berhak bertanya apakah perjalanan dinas birokrasi juga ikut mengerem atau justru sebaliknya.
Hingga naskah ini dilansir, awak media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak BPKAD Pesawaran untuk mendapat keterangan dan informasi lebih lanjut. (Redaksi)
