Buat Malu Gubernur, DLH Lampung Manipulasi Belanja Labling Hingga Rp3,4 Miliar
BANDAR LAMPUNG —(HANDALNEWS.ID) Sejak tahun 2024 hingga 2026, anggaran yang dihabiskan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung untuk pengelolaan laboratorium lingkungan mencapai Rp3.478.099.000. Nilai yang sangat besar ini terhitung mulai membengkak sejak tahun 2025 dan 2026. Dibalik skandal Korupsi ini, ada kongkalikong antara DLH Provinsi Lampung dengan UPT Laboratorium Lingkungan yang berpotensi sangat memalukan bagi kepemimpinan Rahmat Mirzani Djausal sebagai Gubernur Lampung.
Koordinator Jaringan Masyarakat Penggerak (JAMPER) Lampung, Hadi Saputra, menyebut jika untuk tahun 2024 belanja laboratorium lingkungan hanya menelan anggaran sebesar Rp502.362.000 yang digunakan untuk jasa kalibrasi peralatan sebesar Rp791.000, belanja modal alat laboratorium Rp424.645.000 dan belanja bahan kimia Rp76.926.000.
Kemudian di tahun 2025, diteruskan Hadi, belanja laboratorium lingkungan milik DLH Provinsi Lampung membengkak jadi Rp1.366.961.000 untuk jasa kalibrasi peralatan Rp109.908.000, belanja modal alat laboratorium Rp602.745.000 dan belanja bahan kimia Rp654.308.000.
Bahkan di tahun 2026, nominal belanja laboratorium semakin bertambah besar dengan nilai mencapai Rp1.608.776.000 dimana belanja kalibrasi peralatan Rp152.185.000, belanja modal alat laboratorium Rp848.048.000 dan belanja bahan kimia Rp608.543.000.
”Dari tahun 2024 ke 2025 belanja kalibrasi peralatan mengalami peningkatan hingga 9.900 persen, dimana hal ini sangat tidak wajar. ditambah dengan setiap tahunnya terdapat belanja peralatan laboratorium yang nilai membengkak hingga setengah miliar Rupiah lebih,” ujarnya.
Bagi Hadi Saputra, peningkatan belanja laboratorium lingkungan milik DLH Provinsi Lampung itu sangat tidak relevan karena tidak dibarengi peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja.
”Laboratorium Lingkungan milik DLH Lampung itu hanya melayani pengambilan sampel air dan air limbah, pengambilan sampel udara ambien, pengambilan sampel uji emisi tidak bergerak dan pengujian peralatan kimia, fisika dan biologi. Dimana lingkup kegiatan ini lebih banyak bersinggungan dengan unsur perusahaan yang ada di Provinsi Lampung. Namun jika di lihat dari realita yang ada, semua nominal itu lebih mengarah kepada indikasi Korupsi,” urainya.
”Belum lagi setiap tahun sejak 2024 hingga 2026 pihak DLH melakukan belanja modal alat laboratorium dengan nilai yang sangat besar hingga wajar jika muncul spekulasi gerangan situasi darurat apa yang terjadi di Provinsi Lampung ini hingga membutuhkan peralatan laboratorium demikian mahalnya setiap tahun,” tukas Hadi.
Bagi aktivis yang sudah malang melintang di dunia persilatan ini, persoalan dugaan Korupsi yang ada di tubuh DLH Provinsi Lampung sangat menciderai masa kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal yang dikenal fokus dalam pembangunan daerah.
”Gubernur kita yang sekarang ini sangat konsen dalam menciptakan pemerataan pembangunan di daerah, justru di ciderai oleh persoalan Korupsi di DLH Lampung dengan segala macam manipulasi belanja anggaran pada pos anggaran laboratorium lingkungan,” tutup Hadi. (Redaksi)
