Melalui HUT IGTK Kota Metro Ke-75, Pemerintah diharapkan Perhatikan Guru Honor TK Yang Masih di bawah UMR
METRO – (HANDALNEWS.ID). Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) Kota Metro, Hj.Feri Sulistyawati, S. Pd. menyampaikan perhatian Pemerintah terhadap sekolah swasta dan guru honorer itu sangatlah penting termasuk guru TK
“Sekolah swasta wajib mendapatkan bantuan operasional pendidikan (BOP). Apalagi banyak TK kecil yang justru sangat membutuhkan. Kami juga mendorong agar kesejahteraan guru, terutama honorer, agar ditingkatkan,” kata Feri usai acara kegiatan HUT Ikatan Guru TK Indonesia (IGTKI) PGRI Ke-75 di aula Kecamatan Metro Selatan, Selasa (20/05/2025).
Feri juga menyampaikan bahwa tantangan utama guru saat ini adalah seringnya pergantian kurikulum.
Menurutnya, pergantian kurikulum yang sering terjadi di Indonesia menjadi hambatan dalam pengembangan kapasitas tenaga pendidik di Metro.
Idealnya satu kurikulum bisa dipakai minimal dua periode. Sekarang guru harus terus belajar karena kurikulum sering berganti.
” Oleh karena itu kami berharap perhatian dari pemerintah Kota Metro terhadap guru TK untuk meningkatkan kesejahteraan honor guru TK”, ujarnya.
Sementara itu ketua IGTKI Provinsi Lampung, Nisdaryati mengungkapkan bahwa 75 persen guru TK di provinsi ini masih berstatus honorer dengan penghasilan di bawah UMR.
“Ini realitas yang harus segera direspons pemerintah. Kami sudah siapkan pelatihan dan workshop untuk peningkatan kompetensi guru, tapi tanpa dukungan kesejahteraan, semuanya akan berat,” tandasnya.
Dengan gerak cepat dari Pemkot Metro dan dorongan dari organisasi profesi guru, publik berharap roadmap wajib belajar 13 tahun tak sekadar dokumen.
“Metro diharapkan mampu menjadi daerah pelopor pendidikan dasar-menengah yang berkualitas dan merata”, pungkasnya.
Sementara itu Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafieq Adi Pradana akan mengambil langkah tegas dalam mendukung terwujudnya kebijakan wajib belajar 13 tahun di Kota Metro.
Salah satu instruksi strategis yang dilontarkannya adalah perintah langsung kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Metro untuk mendata secara menyeluruh kerusakan sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan dari tingkat TK hingga SMP.
“Dari Kementerian Pendidikan, kita diminta mendata seluruh ruang kelas di Kota Metro. Ini sudah mulai kami kerjakan dan setelah rampung akan langsung kami laporkan ke kementerian,” kata Rafieq.
Rafieq menyebutkan bahwa roadmap kebijakan wajib belajar 13 tahun saat ini sedang dikonsultasikan di tingkat provinsi. Targetnya, seluruh dokumen perencanaan dapat selesai bersamaan dengan rampungnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
Tak hanya infrastruktur, Pemkot Metro juga tengah menggodok skema peningkatan kesejahteraan pendidik, termasuk melalui evaluasi anggaran pada perubahan APBD Agustus mendatang.
“Saya dan Pak Wali sudah punya komitmen kuat soal ini. Tapi kami tetap melakukan audit efisiensi terlebih dulu agar semua program bisa berjalan optimal,” tegas Rafieq.
Acara HUT IGTK di hadiri oleh Wakil Walikota Metro DR. M. Rafieq Adi Pradana, Wakil Ketua II DPRD Kota Metro Abduhak, SH, Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro Suwandi, ketua GOW Kota Metro Nidia Irine Rafieq yang juga ketua Himpaudi Kota Metro, ketua PGRI Kota Metro, Camat Metro Selatan Dedy Hasmara beserta jajarannya, ketua IGTK Provinsi Lampung Nisdaryati, ketua IGTK Kota Metro Feri Sulistyawati, para guru TK sekota Metro (Miswati)
