Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Rutan Sukadana Dikondisikan Untuk Penyedia Diduga Fiktif ?
TANGGAMUS —(HANDALNEWS.ID). Perusahaan Mandiri Berlian yang tercatat sebagai nama penyedia dalam pengadaan bahan makanan warga binaan tahun 2026 di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Sukadana, Lampung Timur, tidak terdaftar dalam data katalog penyedia elektronik. Namun anehnya, belanja bahan makanan warga binaan yang dilakukan pihak Rutan Sukadana sendiri dilakukan melalui mekanisme e-purchasing. Anomali ini memunculkan spekulasi jika pengadaan bahan makanan tersebut sarat indikasi pengkondisian dan cacat prosedur yang bermuara pada dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Koordinator Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRAK) Lampung, Chaidir, menyebut jika tidak ditemukannya nama Mandiri Berlian dalam katalog daftar penyedia untuk pengadaan bahan makanan warga binaan Rutan Kelas IIB Sukadana tahun 2026 merupakan hal yang patut ditelusuri.
”Pertanyaannya sederhana, bagaimana proses belanja dilakukan secara elektronik jika penyedianya sendiri tidak terdaftar. Artinya disini ada indikasi pengkondisian yang sangat kentara yang mengarah pada dugaan Korupsi, apalagi nilai pengadaanya yang ada mencapai Rp3.497.700.000,” ujarnya.
Menurut Chaidir, ada beberapa kemungkinan yang perlu diperhatikan dalam ekosistem pengadaan pemerintah yang memiliki beberapa layanan dan basis data sehingga nama penyedia pengadaan bahan makanan warga binaan Rutan Sukadana tidak ditemukan, seperti bukan badan usaha resmi, belum terdaftar atau menggunakan identitas badan usaha lain.
”Jika itu yang terjadi, maka mekanisme pengadaan yang dilakukan jelas cacat prosedur dan terindikasi kecurangan, apalagi jika ternyata mekanisme yang dilakukan diluar sistem yang ada, jelas masalah yang ada bakal semakin anyir,” urainya.
Apalagi, dijelaskan Chaidir, pada 11 November 2025, Ditjen Pemasyarakatan mengumumkan bahwa pengadaan bahan makanan warga binaan tahun 2026 diarahkan melalui E-Katalog V6 dengan mendorong penggunaan vendor lokal.
”Menurut saya, pertanyaan paling penting bukan sekadar mengapa Mandiri Berlian tidak muncul di katalog, melainkan apakah perusahaan Mandiri Berlian benar-benar memiliki kualifikasi, legalitas, kapasitas usaha dan kemampuan distribusi untuk menjadi penyedia bahan makanan warga binaan Rutan Sukadana tahun 2026. Jika ternyata kontrak menggunakan nama badan usaha lain, tetapi pelaksanaan dan pembayaran melibatkan pihak berbeda, hal tersebut juga perlu ditelusuri,” tandasnya.
Hingga naskah dilansir, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Rutan Kelas IIB Sukadana, Lampung Timur dan Kanwil Ditjenpas Lampung. Selain itu, media ini juga membuka ruang klarifikasi kepada pihak-pihak berkaitan untuk memberikan jawaban atas dugaan yang terjadi. (Red)
