BPPRD Lampung Utara Gencarkan Literasi Pajak Digital QRIS, Wujudkan Sistem Pajak Modern dan Transparan
KOTABUMI – (HANDALNEWS.ID). Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Utara terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong reformasi perpajakan berbasis teknologi.
Sebagai langkah nyata mencegah kebocoran penerimaan daerah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat, BPPRD resmi meluncurkan program Literasi Masyarakat Pembayaran Pajak Digital melalui QRIS.
Program inovatif tersebut digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-79 Kabupaten Lampung Utara dengan membuka Stand Literasi Pembayaran Pajak Digital di dua lokasi strategis, yakni di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten saat kegiatan Jalan Sehat dan di pintu masuk Stadion Sukung Kotabumi bertepatan dengan pelaksanaan Pawai Kendaraan Hias.
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Utara,
Hi. Desyadi, mengatakan bahwa kehadiran stand tersebut bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak secara digital sekaligus memperkenalkan sistem pembayaran yang lebih modern, aman, dan transparan.
“Stand ini sengaja kami hadirkan untuk mempermudah masyarakat melakukan pembayaran pajak secara digital. Bahkan sebagai bentuk apresiasi, masyarakat yang membayar pajak melalui stand mendapatkan hadiah minyak goreng satu kilogram dari Bank Indonesia,” ujar Desyadi di sela kegiatan Pawai Kendaraan Hias.
Menurutnya, program ini bukan sekadar meningkatkan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran, tetapi juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memanfaatkan teknologi digital dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Antusiasme masyarakat terhadap program tersebut terbilang tinggi. Pada pelaksanaan pertama di lingkungan Pemkab Lampung Utara tercatat sekitar 100 wajib pajak memanfaatkan layanan tersebut. Sementara pada kegiatan kedua di Stadion Sukung, jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran melalui stand mencapai sekitar 70 orang.
“Ini menunjukkan masyarakat mulai menerima dan memahami manfaat pembayaran pajak secara digital. Ke depan, sistem seperti ini akan semakin memudahkan dan mempercepat pelayanan,” jelasnya.
Desyadi menegaskan, digitalisasi pembayaran pajak merupakan salah satu strategi penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Dengan sistem digital berbasis QRIS, seluruh transaksi dapat tercatat secara otomatis sehingga potensi kebocoran penerimaan daerah dapat diminimalisir.
“Perubahan zaman tidak bisa dihindari. Era digital terus berkembang dan pemerintah harus hadir untuk memastikan masyarakat mampu beradaptasi serta memanfaatkan teknologi secara maksimal,” tegasnya.
Di sisi lain, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung Utara juga menunjukkan tren yang menggembirakan. Hingga pertengahan tahun 2025, realisasi PAD telah mencapai 34 persen, sedangkan realisasi pajak daerah yang dikelola BPPRD mencapai 32 persen.
Data BPPRD mencatat, PAD Lampung Utara terus mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada 2022 PAD tercatat sebesar Rp29 miliar, meningkat menjadi Rp42 miliar pada 2023, lalu kembali naik menjadi Rp50 miliar pada 2024. Untuk tahun 2025, pemerintah daerah menargetkan PAD sebesar Rp96 miliar dan hingga pertengahan tahun telah berhasil menghimpun hampir Rp40 miliar.
BPPRD optimistis target tersebut dapat tercapai, terutama menjelang periode jatuh tempo pembayaran PBB pada September hingga Oktober mendatang. Melalui program literasi pajak digital yang terus diperluas, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat dan penerimaan daerah dapat dioptimalkan.
Langkah progresif BPPRD Lampung Utara ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem perpajakan yang modern, efisien, dan bebas dari celah kebocoran.
Melalui pemanfaatan teknologi digital dan edukasi yang masif kepada masyarakat, Lampung Utara semakin siap menyongsong masa depan pengelolaan kejuuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.(Hengky)
