‘Dalil Sakti’ Karut-Marut MBG

LAMPUNG —(HANDALNEWS.ID) Kata-kata ‘Perhitungan kebutuhan gizi’ sungguh menjadi ‘dalil pamungkas’ dalam karut-marut tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menangkal segala keluhan soal porsi menu dari salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto ini. Kendati setiap protes yang keluar selalu dibantah dengan dalil-dalil pembenaran, namun masifnya keluhan soal menu ini seharusnya menjadi bahan pemerintah dalam melakukan evaluasi jalannya program ini.

‎Koordinator Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRAK) Lampung, Chaidir, menyebut jika standar ketetapan harga belanja bahan makanan yang sudah ditetapkan pemerintah sebesar Rp8 hingga Rp10 ribu tentu sudah melalui perhitungan dan pertimbangan yang matang dalam mencukupi angka kebutuhan gizi harian. “Kalo menyangkut soal besaran anggaran yang disediakan saya rasa tidak ada masalah, kalau dari hulu kita rasa aman-aman saja, justru persoalan timbul pada hilir prosesnya,” ujarnya.

‎Dimana, menurut Chaidir, belakangan ini keluhan terhadap program MBG timbul dari porsi dalam menu yang dianggap minim, sehingga masyarakat menilai jika ada yang tidak beres dalam tata kelola anggaran dalam program tersebut. “Keluhan yang timbul ini justru ditanggapi dengan pernyataan jika porsi yang diberikan menyesuaikan perhitungan kebutuhan gizi dan kesesuaian anggaran,” urainya.

‎Dijelaskan Chaidir jika pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan untuk menangkal keluhan masyarakat itu sebetulnya hanya bersifat klaim pembenaran yang tidak memberikan jawaban atas masalah yang terjadi. “Mayoritas masyarakat kita mungkin awam soal urusan gizi, tapi tidak sebodoh itu untuk menelan mentah-mentah setiap pernyataan yang keluar. Semestinya, ketika terjadi keluhan dimasyarakat berarti kualitasnya yang diperbaiki bukan malah mengeluarkan dalil-dalil pembenaran,” jelasnya.

‎Bagi Chaidir, ekspektasi masyarakat yang terlalu tinggi soal Program MBG menjadi bumerang bagi pihak pengelola yang dituntut harus memberikan kualitas makanan yang baik dan bermutu dengan anggaran terbatas.

‎”Pemerintah harus segera melakukan evaluasi terhadap keluhan masyarakat yang menyoroti porsi menu MBG tersebut, supaya program unggulan Presiden ini bisa berjalan dengan baik dari hulu sampai hilir. Kritik masyarakat merupakan hal yang wajar mengingat total porsi anggaran untuk program ini sudah banyak memangkas anggaran negara lainnya. Jadi hasil yang diberikan hasil optimal dan maksimal,” tandasnya. (Halimi jaya)