‎Skandal Dugaan Korupsi Setdakab Way Kanan Rp8,7 Miliar Terungkap, Machiavelli Terlibat ?

WAY KANAN — (HANDALNEWS.ID) Sepanjang tahun 2025, terdapat tiga mata anggaran milik Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Way Kanan yang diduga bermasalah dengan nilai dugaan kerugian negara mencapai Rp8.798.410.000. Dalam pusaran kasus ini, santer disebut-sebut soal keterlibatan Sekretaris Daerah Way Kanan, Machiavelli Herman Tarmizi, S.STP., M.Si., sebagai sosok yang mengendalikan tata kelola anggaran disana. Integritas aparat penegak hukum dipertaruhkan dalam mengungkap kasus yang melibatkan pejabat aktif dengan nilai potensial cukup besar ini.
‎
‎Koordinator Jaringan Masyarakat Penggerak (JAMPER), Rudolf Haikal Fikri, menyebut jika ketiga mata anggaran yang diduga bermasalah milik Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan antara lain, belanja makan-minum jamuan tamu sebesar Rp550.000.000; anggaran fasilitasi kunjungan tamu Rp880.000.000 dan belanja sewa kendaraan dinas operasional Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang membebani keuangan daerah hingga Rp7.368.410.000.
‎
‎Menurut Rudolf, ketiga mata anggaran dalam tata kelola anggaran milik Setdakab Way Kanan itu terindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) karena terindikasi serapan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada, sehingga terjadi potensi kelebihan bayar yang cukup besar dan sangat merugikan keuangan negara. “Urusan belanja makan-minum dan fasilitasi kunjungan tamu sangat rentan Korupsi karena mekanisme laporan penggunaan anggaran hanya mengacu pada nota pengeluaran yang sangat mudah untuk dimanipulasi,” ujarnya.
‎
‎Sedangkan untuk urusan sewa kendaraan operasional, Rudolf menilai jika hal tersebut sangat tidak sejalan dengan kondisi perekonomian daerah saat ini, dimana rencana awal keputusan mengambil sewa tersebut adalah agar mengurangi beban keuangan daerah namun sekarang justru menyedot anggaran yang sangat besar setiap tahunnya. “Bukannya mengurangi beban anggaran, justru menjadi beban paling besar. Ini ada apa? Kenapa hal yang seperti ini justru dipertahankan,” tandasnya.
‎
‎Bagi Rudolf, sosok Sekretaris Daerah Way Kanan sulit dilepaskan dari pusaran kasus dugaan KKN yang menyasar tata kelola anggaran milik Setdakab Way Kanan tahun 2025. “Mau bagaimana juga Sekda memainkan peran penting dalam tata kelola anggaran yang ada di Setdakab Way Kanan, maka ketika terjadi masalah dalam perjalanannya, Sekda menjadi pihak yang paling utama kena sorot,” imbuhnya.
‎
‎”Kami meminta aparat penegak hukum segera menindak persoalan tata kelola anggaran milik Setdakab Way Kanan tahun 2025, disini juga kita akan melihat bagaimana integritas penegak hukum dalam mengusut kasus yang melibatkan seorang pejabat aktif yang masih berkuasa,” tutupnya. (Redaksi)